PERAN PUSTAKAWAN DALAM MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL


PERAN PUSTAKAWAN DALAM MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL


Perpustakaan sejak dahulu telah menjadi fondasi dalam penyebaran ilmu pengetahuan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Beberapa dekade lalu mungkin terkesan perpustakaan sebagai lembaga eksklusif kaum terpelajar. Sejatinya justru perpustakaan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan angka melek alfabet bagi masyarakat yang belum terjangkau program pemberantasan buta huruf secara masiv.

Dengan fokus utama pada mendekatkan serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perpustakaan sudah selayaknya menjadi lembaga yang berbasis inklusi sosial.


RAKORNAS BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2019


Rakornas Bidang Perpustakaan tahun 2019 digelar dengan tema besar ” Peran pustakawan dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” di Hotel Bidakara, Jakarta 13- 16 Maret 2019.

Perhelatan Nasional ini merupakan penyatuan visi dan misi pustakawan seluruh Indonesia dalam menjalankan program-program pemerintah dalam bidang perpustakaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inklusi Sosial bermakna sebagai sebuah pendekatan untuk mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka dan melibatkan semua orang dari berbagai latar belakang (budaya, agama, karakteristik, dan lain sebagainya). 

Semua orang memiliki hak dan melaksanakan kewajiban secara setara. Maka Inklusi sosial adalah lingkungan sosial yang ramah dan meniadakan hambatan karena semua stakeholder yang terlibat saling menghargai perbedaan.

Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Prioritas Nasional1: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar. Terdapat 9 kegiatan Prioritas Nasional dengan jumlah anggaran Rp. 338.005.400.000 di 34 Propinsi di Indonesia.

Melawan kemiskinan dengan literasi informasi.

Melawan kemiskinan dengan lietarasi informasi


Penyebab:

1.    Keadaan  materi seseorang dan kemampuan akses informasi terkait TIK.
2.    Tak tersedianya informasi yang berkualitas dan kurangnya akses yang dibutuhan.
Ketidakmampuan orang dalam mendapatkan informasi yang berguna akibat pendidikan, pengalaman dan kontekstual


Solusi:

1.    Peningkatan akses informasi.
2.    Penguatan infrastruktur informasi.
Penguatan konteks  informasi bagi individu.


Hasil yang diharapkan adalah terciptanya keadilan informasi dan peningkatan literasi informasi yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Pemaparan ini selaras dengan Kebijakan memperkuat budaya literasi dan perpustakaan dalam RT RPJMN 2020-2024 yang disampaikan oleh kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .

Visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN IV tahun 2020-2024, yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah-atas yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu, tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), dimana sebagian besar dari tujuan global telah tercermin dalam agenda nasional.
Dukungan Legislasi

Mengingat pentingnya Literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan penguatan literasi dalam kebijakan pendidikan nasional sebagai fondasi dalam menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing di masa datang. Dalam era informasi yang semakin mudah terjangkau, diharapkan memiliki efek positif dalam meningkatnya kualitas pemahaman literasi pada generasi muda.

Gerakan Literasi Nasional



Kecakapan yang dibutuhkan pada abad 21 adalah:
  1. Karakter, kemampuan beradaptasi pada lingkungan yang dinamis
  2. Literasi kemampuan menerapkan kecakapan dasar sehari-hari.
  3. Kopetensi, kemampuan memecahkan masalah sehari-hari
Tiga kecakapan tersebut merupakan fondasi yang kuat bagi sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dalam industri global, serta menempatkan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang makmur.


Gerakan Literasi Nasional (GLN) meliputi tiga pilar: keluarga, sekolah dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama ketua komisi X DPRRI DR. IR. Djoko Udjianto, MM mengatakan mendukung sepenuhnya program-program penguatan literasi dan menciptakan perpustakaan yang berbasis inklusi social melalui undang-undang yang mendukung kelancaran program maupun melalui persetujuan anggaran yang dibutuhkan.

Anggaran yang dibutuhkan dalam skala nasional untuk membangun sara dan prasarana peprustakaan berbasis inklusi memang tidak murah, namun hal itu menjadi penting mengingat peran perpustakaan dengan pustakawan sebagai ujung tombak pelaksana dalam menjalankan program yang berdampak bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menjadi krusial mengingat hasil kajian mengenai tingkat budaya baca menunjukkan Indonesia berada di kategori rendah dengan nilai rata-rata 52,92. (Perpusnas 2018). Sementara kajian mengenai tingkat budaya baca menunjukkan Indonesia berada di kategori rendah dengan nilai rata-rata 52,92. (Perpusnas 2018).

Tantangan

Tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan:
  • Meningkatkan kemerataan dan kualitas layanan perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat untuk kesejahteraan.
  • Meningkatkan kegemaran membaca guna membangun masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian.
  • Mengembangkan repositori documenter (program/software) untuk diseminasi (menginformasikan pengetahuan) dan memajukan Iptek
  • Meningkatkan deposit dan preservasi bahan perpustakaan, serta kajian naskah Nusnatara untuk melestarikan khasanah bangsa.


Peran Pustakawan

Literasi Tingkatkan Produktifitas
Berdasarkan data dari OCLC (Online Computer Library Center) Lembaga jejaring Perpustakaan yang berbasis di Amerika Serikat  tahun 2018 menempatkan Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia jumlah perpustakaan tertinggi. India menempati posisi pertama dengan jumlah 323,605 perpustakaan. Peringkat ke-3 Rusia 113,440 perpustakaan dan ke-4 China 105,831 perpustakaan.

Namun faktanya, baru 41% dari total penduduk Indonesia yang memanfaatkan Perpustakaan dengan tingkat kunjungan perpustakaan kurang dari 2% per hari dari jumlah penduduk. 

Oleh sebab itu pustakawan sebagai unjung tombak penggerak literasi diharapkan mampu menjadikan perpustakaan sebagai tempat masyarakat mencari informasi maupun mengembangkan potensi-potensi lainnya yang berdampak meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara signifikan.

Mendekatkan diri serta memetakan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasinya sebagai satu kesatuan dalam program perpustakaan. Karakteristik masing-masing daerah dengan keunikan dan kebutuhan yang spesifik harus menjadi perhatian, jangan sampai apa yang disediakan bukanlah apa yang dibutuhkan.

Misalnya sebuah desa nelayan akan berbeda pendekatan dengan desa berbasis pertanian. Pustakawan di masing-masing daerahlah yang memahami kekuatan lokal dan menjadikannya sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan industri.

Sebuah peran dengan tanggung jawab yang sangat besar diemban oleh para pustakawan di seluruh Indonesia. Harapan ke depan tentunya masyarakat semakin dekat dan bersama dengan perpustakaan mampu menghsilkan sinergi bagi kesejahteraan masyarakat.

Salam,

Eka Murti  

Artikel Terkait